PostHeaderIcon OPTIMALISASI BINTER DI KOREM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN WILAYAH AMAN DAN NYAMAN

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.         Umum.

 

a.         Perkembangan situasi nasional saat ini masih diwarnai dengan berbagai masalah akibat krisis berkepanjangan yang bersifat multidimensional. Ditengah situasi yang sulit ini gerakan  dan ide-ide separatis mengambil kesempatan untuk dapat secara terbuka mengambil peluang dengan kekuatan bersenjatanya melaksanakan rongrongan kepada pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu, konflik horizontal yang masih terjadi di beberapa daerah Indonesia saat ini muncul fenomena dalam kehidupan politik Indonesia sehingga memberikan nuansa dalam pembangunan ketahanan nasional dan berimplikasi terhadap ketahanan nasional di daerah. Di sisi lain ketahanan nasional didaerah sangat penting bagi terciptanya suatu kondisi yang stabil, dalam menunjang terlaksananya pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta merata

diseluruh wilayah Indonesia.

 

b.         Menyikapi perkembangan situasi yang begitu pesat dihadapkan dengan kesiapan wilayah yang selama ini dibina oleh komando kewilayahan, sehingga dalam hal ini fungsi pembinaan teritorial menjadi lebih penting mengingat tantangan dan dinamika kehidupan di daerah dapat membuka peluang bagi terciptanya kerawanan yang mengganggu stabilitas keamanan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Binter dalam mewujudkan fungsi Binter sangatlah penting untuk dapat dijadikan landasan yang kuat bagi terciptanya ketahanan wilayah dan juga sekaligus dapat mendukung kepentingan Sishanta.

 

c.         Seiring dengan reformasi menuju kehidupan yang lebih demokratis dalam era globalisasi, telah muncul kelompok-kelompok masyarakat untuk berupaya menjadikan beberapa masalah nasional menjadi masalah internasional, kondisi ini menyebabkan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Kondisi ini apabila tidak ditangani secara tepat dan cepat maka memungkinkan terjadinya disintegrasi bangsa dan ancaman terhadap keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat terelakkan. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan ini perlu suatu upaya yang dapat memberikan konstribusi penting dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri melalui optimalisasi penyelenggaraan Binter yang dilaksanakan oleh aparat komando kewilayahan untuk menyiapkan potensi geografi, demografi dan kondisi sosial menjadi kekuatan wilayah yang meliputi ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh.

 

2.         Maksud dan Tujuan.

 

a.         Maksud.  Memberikan gambaran tentang optimalisasi penyelenggaraan pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh aparat kowil dalam rangka mewujudkan rasa aman dan nyaman di daerah.

 

b.         Tujuan.     Memberikan sumbang saran dan pemikiran kepada pimpinan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Binter serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan pembinaan teritorial di masa mendatang.

 

3.         Ruang Lingkup dan Tata Urut.     Pembahasan tulisan ini dibatasi pada optimalisasi penyelenggaraan Binter di satuan Korem dalam rangka mewujudkan rasa aman dan nyaman di daerah yang disusun dengan tata urut sebagai berikut :

a.         Pendahuluan.

b.         Latar Belakang Pemikiran.

c.         Kondisi Penyelenggaraan Binter saat ini.

d.         Faktor yang Berpengaruh.

 

e.         Kondisi Penyelenggaraan Binter yang diharapkan.

f.          Optimalisasi Penyelengaraan Binter.

g.         Penutup.

 

4.         Metode dan Pendekatan.   Penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan study kepustakaan.

 

5.         Pengertian – Pengertian.

 

a.         Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 1)

 

b.         Sishanta adalah Sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga Negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan bekelanjutan untuk menegakkan kedaulatan Negara, Keutuhan wilayah dan segenap bangsa dari segala ancaman.2)

 

c.         Komando Kewilayahan adalah Komando  yang mendapat tugas pokok pemeliharaan keadaan dan penyelenggaraan administrasi dalam suatu daerah tertentu.3)

 

d.         Binter TNI – AD adalah Segala usaha, pekerjaan, kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta pengendalian potensi wilayah yang diselenggarakan bersama - sama dengan

seluruh komponen bangsa dalam rangka menjadikan wilayah darat sebagai RAK juang guna kepentingan Pertahanan Negara aspek darat.4)

 

e.         Komponen Utama adalah Tentara Nasional Indonesia terdiri atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.5)

 

f.              Komponen Cadangan adalah Sumber daya nasional terdiri atas warga negara serta sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.6)

 

g.            Komponen Pendukung adalah Sumber daya nasional terdiri atas warga negara serta sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.7)

 

h.            Visi Binter [8])

 

1)             Keterpaduan. Terwujudnya keterpaduan antar segenap Komponen Bangsa dalam pengelolaan segenap potensi SDN menjadi kekuatan pertahanan aspek darat.

2)             Kebersamaan.  Terwujudnya kebersamaan segenap Komponen Bangsa bagi kepentingan pertahanan aspek darat dalam sistem pertahanan Negara.

3)             Kesinambungan .  Terwujudnya kesinambungan pembangunan Kompenen Bangsa untuk kepentingan dan keserasian pertahanan aspek darat, laut dan udara.

 

 

i.              Misi Binter 9)

 

1)             Mewujudkan pertahanan dengan mensinergikan upaya pembinaan potensi aspek geografi untuk kepentingan pertahanan aspek darat.

 

2)             Mensinergikan upaya pembinaan aspek demografi yang dilakukan bersama-sama dengan instansi fungsional untuk kepentingan aspek pertahanan darat.

 

3)             Mensinergikan upaya pembinaan aspek kondisi sosial yang meliputi Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan militer serta agama yang dilakukan bersama-sama dengan instansi fungsional untuk kepentingan aspek pertahanan darat.

 

 

 

BAB II

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

 

 

6.         Umum.   Penyelenggaraan Binter oleh aparat Komando Kewilayahan dalam rangka mewujudkan rasa aman dan nyaman di daerah merupakan penjabaran dari Sistem Pertahanan Negara dimana TNI sebagai komponen utama pertahanan akan menitikberatkan pertahanan dengan melaksanakan Sishanta di wilayah teritorial sendiri, dalam penyiapan wilayah selama ini sudah ada suatu wadah pembinaan yaitu Binter yang dilaksanakan oleh aparat komando kewilayahan, agar pelaksanaan dapat berjalan maka dalam penyelenggaraan Pembinaan Teritorial ini dilandasi oleh suatu landasan yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan dilapangan.

 

                        

7.         Landasan Pemikiran.

 

a.         Landasan Historis. 10)   Perjuangan merebut, membela dan mempertahankan kemerdekaan yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 membuktikan bahwa bangsa Indonesia senantiasa mendasarkan diri pada semangat perjuangan seluruh rakyat yang didorong perasaan senasib dan sepenanggungan serta sikap rela berkorban untuk negara dan bangsa. Hal tersebut mewujudkan bahwa peranan rakyat dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan merupakan faktor yang sangat menentukan.

 

b.         Landasan Idiil. 11)    Pancasila adalah dasar negara sebagai dasar dan falsafah bangsa Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum dasar nasional. Sebagai ideologi negara Pancasila merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai, etika dan cita-cita luhur serta tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia. Pengejewantahan Pancasila dalam kehidupan bangsa termasuk dalam TNI-AD

berupa nilai-nilai keselarasan, kekeluargaan dan keserasian, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan dan kebersamaan yang senantiasa menjadi pedoman dalam penataan kehidupan warga negara termasuk prajurit dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam penyelenggaraan negara khususnya pertahanan negara.

 

c.         Landasan Konstitusional.   Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tertuang pokok-pokok pikiran tentang penyelenggaraan pertahanan negara yang dijiwai oleh Pancasila, bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Penjabaran dituangkan dalam pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara” dan ayat (2) menyatakan bahwa “usaha pertahanan dan keamanan negara melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

 

d.         Landasan Operasional. 12)

 

1)         UU RI No. 3 Th 2002 tentang Pertahanan Negara.

 

a)         Hakekat pertahanan negara adalah sebagai upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.13)

 

b)         Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan umum nasional, hukum internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.

 

c)         Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

 

2)           Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 13)  Undang-undang ini sebagai landasan dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan yang memuat :

 

a)         Jati diri, kedudukan, peran, fungsi dan tugas TNI.

 

b)         Fostur dan organisasi serta penggunaan TNI.

c)         Ketentuan dasar prajurit, pengangkatan, kewajiban dan larangan, pembinaan, kesejahteraan, pengakhiran serta ketentuan hukum prajurit.

 

d)         Pembiayaan, hubungan kelembagaan dan ketentuan peralihan.

 

 

 

e.         Landasan Konseptual.  Ketahanan nasional adalah Kondisi dinamis bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional, didalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, harus ada upaya secara terpadu yang terus menerus untuk mengembangkan potensi nasional yang ada menjadi kekuatan nasional.14)

 

8.         Hal-hal lain.   Dinamika perkembangan lingkungan dewasa ini yang sarat dengan perubahan yang signifikan telah menimbulkan isu-isu yang dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu yang menginginkan pembubaran Komando Kewilayahan dan yang lebih memprihatinkan lagi ada diantara prajurit yang ikut mengembangkan isu pembubaran ini.  Dihadapkan pada sistem pertahanan negara yang menganut Sistem Pertahanan Rakyat Semesta dan norma-norma kehidupan yang dilandasi pelaksanaan pembinaan teritorial baik Pancasila dan UUD 1945 dan dihadapkan pada hakekat ancaman yang akan muncul baik dari dalam maupun dari luar negeri, maka pembinaan teritorial ini masih sangat relevan dalam rangka menyiapkan potensi wilayah guna membentuk suatu kekuatan wilayah dalam menghadapi segala macam ancaman.   

 

 

 

BAB III

KONDISI PENYELENGGARAAN BINTER SAAT INI

 

9.         Umum.   Penyelenggaraan pembinaan  teritorial yang dilaksanakan oleh aparat Komando Kewilayahan, dihadapkan pada situasi dan kondisi yang sedang berkembang saat ini belum dapat menjawab apa yang menjadi harapan dalam membina potensi wilayah menjadi satu kekuatan wilayah untuk mendukung terciptanya rasa aman dan nyaman di daerah. Beberapa permasalahan yang masih kurang dalam penyelenggaraan Binter saat ini yang meliputi sumber daya manusia, metode pembinaan, pembinaan piranti lunak, serta anggaran yang dapat mendukung pelaksanaan pembinaan teritorial.

 

10.        Penanggung jawab Fungsi

 

a.         Peran TNI.        Pada masa lalu TNI mempunyai kewenangan yang sangat luas, hampir diseluruh kehidupan mayarakat , berbangsa dan bernegara TNI selalu ikut di dalamnya.  Demikian juga dengan fungsi pembinaan teritorial yang seolah-olah sepenuhnya menjadi tanggung jawab TNI. Sejalan dengan era Reformasi, maka TNI tidak lagi mendominasi fungsi pembinaan teritorial, TNI mempunyai keterbatasan didalam pembinaan di bidang geografi, demografi dan kondisi sosial. TNI menyadari bahwa fungsi pembinaan teritorial bukan hanya pekerjaan TNI saja, tetapi fungsi pembinaan teritorial TNI lebih fokus kepada yang berkaitan dengan kepentingan bidang pertahanan Negara.

 

 

b.         Peran Pemerintahan.    Pada kenyataan peran pemerintahan daerah di bidang fungsi pembinaan teritorial hingga saat ini belum terlihat dengan pasti. Keterbatasan pemerintahan daerah dan instansi terkait dalam penyelenggaraan pembinaan teritorial belum secara konsepsional. Pembangunan yang dilaksanakan semata - mata hanya berorientasi pada kesejahteraan saja belum  disinkronisasikan dengan  aspek  yang  mempunyai

nilai pertahanan. Di bidang perencanaan peran pemda belum terlihat secara konsepsional, sifat hanya menyetujui saja terhadap rencana yang dibuat oleh komando kewilayahan. Akibatnya kegiatan pembinaan teritorial belum selaras dengan program pembangunan yang dilakukan oleh pemda.

 

11.        Kondisi Aparat Komando Kewilayahan

 

a.         Citra  Aparat.    Praktek penyelenggaraan pembinaan teritorial pada saat ini sudah lebih baik dari masa lalu, meskipun dibayangi kekhawatiran kegiatan masa lalu yang mengalami penyimpangan dari tujuan semula. Kedekatan aparat komando kewilayahan dengan kekuasaan dituduh untuk mempertahankan status quo. Pendekatan keamanan dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan nasional dianggap berlebihan dan melanggar hak asasi manusia serta menghalangi demokratisasi. Berkaitan dengan masalah tersebut beberapa pihak tertentu menuduh bahwa komando kewilayahan sebagai penghalang demokratisasi di Indonesia. Di sisi lain masih ada sikap-sikap dari arogansi, seperti penganiayaan terhadap masyarakat. Sikap demikian sesungguhnya bertentangan dengan paradigma baru peran TNI , yang pada akhirnya dapat merugikan citra aparat.

 

b.         Kemampuan Aparat.    Kualitas sumberdaya manusia aparat komando kewilayahan sangat berpengaruh kepada kinerja pembinaan teritorial. Perkembangan kondisi sosial yang begitu dinamis telah mewarnai kehidupan masyarakat. Dinamika politik yang selalu bergerak dengan cepat seirama dengan iklim demokratisasi yang ditandai dengan maraknya aksi protes dan demokratisasi, menjadi pemandangan yang tidak aneh lagi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aksi yang diusung mulai dari tuntutan kesejahteraan sampai tuntutan kemerdekaan menjadi tantangan tugas yang tidak mudah diatasi oleh aparat komando kewilayahan dalam rangka menjamin keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.

 

 

12.        Metode Pembinaan.

 

a.         Bhakti TNI.   Kondisi pelaksanaan bhakti TNI saat ini yang merupakan metode pembinaan teritorial dengan mengutamakan pendekatan kesejahteraan dalam meningkatkan pembangunan masyarakat yang mengandung pula aspek keamanan. Dimana dalam metode ini TNI sebagai komponen utama pertahanan terlibat dalam membantu menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan (ciivic mission) untuk menangani masalah-masalah sosial dan kemanusiaan secara bersama-sama dengan instansi terkait tanpa mengabaikan kesiapan satuan, namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal dimana kesepakatan yang dibuat masih belum menunjukkan tentang pembagian tugas yang lebih jelas antara TNI dan Pemda setempat sehingga perlunya ada revisi kesepakatan yang dibuat agar dapat lebih jelas dalam pengelompokkan tugas masing-masing instansi yang ada di wilayah.

 

b.         Pembinaan ketahanan wilayah (Bintahwil).  Merupakan metode pembinaan teritorial yang mengutamakan pendekatan keamanan untuk mewujudkan stabilitas keamanan serta meningkatkan kepekaan dan rasa tanggung jawab masyarakat untuk ikut berperan dalam menanggulangi gangguan keamanan yang mungkin timbul. Dalam pelaksanaannya masih belum dapat memberikan dorongan untuk ikut serta dalam menjaga keamanan di wilayah, penerapan wajib lapor kepada masyarakat masih belum dapat dilaksanakan secara optimal begitu pula pembinaan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menangkal setiap ancaman yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI masih belum dapat dilaksanakan dengan baik.

 

c.         Pembinaan komunikasi sosial (Binkomsos).  Pelaksanaan komunikasi sosial oleh aparat komando kewilayahan masih belum menghasilkan   apa   yang  menjadi  sasaran yang diharapkan sehingga belum

terwujud saling pengertian dan kebersamaan mendalam yang  memungkinkan

timbulnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pertahanan negara di darat. Selain itu pula dalam menciptakan keakraban dengan masyarakat, para tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya masih belum terlihat, terbukti masih adanya aparat komando kewilayahan yang belum mengenal para tokoh masyarakat yang ada di wilayahnya, serta belum terwujudnya kesiapan masyarakat dalam mendukung rasa aman dan nyaman di daerah.

 

13.        Piranti Lunak.  Dalam penyelenggaraan pembinaan teritorial selama ini tentunya pelaksanaan pembinaan berpedoman kepada piranti lunak yang ada sesuai petunjuk komando atas dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan teritorial oleh aparat komando kewilayahan, namun piranti lunak yang ada di instansi komando kewilayahan saat ini disamping jumlahnya terbatas, juga belum adanya validasi sesuai dengan perkembangan situasi yang berkembangan di wilayah. Oleh karena itu dengan dukungan piranti lunak yang sesuai dengan situasi dan kondisi maka diharapkan akan adanya kesamaan visi dan persepsi dalam penyelenggaraan pembinaan teritorial  yang dilaksanakan oleh komando kewilayahan, sehingga aparat komando kewilayahan dalam melaksanakan tugas pembinaan teritorialnya akan mempunyai pegangan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan potensi wilayah yang meliputi geografi, demografi dan kondisi sosial dalam rangka mewujudkan rasa aman dan nyaman di daerah.

 

14.        Anggaran.   Dukungan anggaran saat ini yang diterima belum dapat mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan teritorial dihadapkan pada tuntutan tugas, luasnya daerah binaan dan objek yang akan dibina serta permasalahan yang begitu kompleks, anggaran yang  ada hanya dapat dimanfaatkan sebatas untuk memantau  situasi di wilayah secara terbatas.  Selain  itu dengan  tidak  aktifnya  lagi  Rakorbangda yang dilaksanakan maka   berpengaruh terhadap anggaran dari pemerintah daerah setempat, sehingga dalam pelaksanaan pembinaan teritorial menjadi tidak maksimal dihadapkan pada keadaan wilayah yang sulit dijangkau relatif luas dan jauh sehingga memerlukan biaya untuk  dapat  mendatangi

ke daerah binaannya, maka dengan adanya dukungan dana atau anggaran yang mencukupi penyelenggaraan pembinaan teritorial akan dapat dilaksanakan dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang diharapkan yaitu menyiapkan potensi wilayah yang dapat diandalkan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di daerah serta penyiapan aparat komando kewilayahan yang akan terjun dilapangan akan lebih maksimal. Sehingga wilayah tersebut memiliki kesiapan dalam menangkal dan mencegah ancaman yang timbul baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dapat membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

15.        Manajemen Teritorial.  Bahwa fungsi pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh TNI dalam hal ini Komando kewilayahan terkait erat dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya. Banyak kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu seperti kegiatan Bhakti TNI maupun kegiatan pembinaan ketahanan wilayah. Penyelenggaraan pembinaan teritorial yang sudah berlangsung selama ini belum mempedomani prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan baik.

 

a.             Perencanaan.  Belum sinkronnya rencana umum tata ruang pembangunan pemda dengan rencana umum tata ruang  pertahanan yang dibuat oleh Komando Kewilayahan.

 

b.            Pengorganisasian.       Dengan adanya pemekaran wilayah di beberapa daerah maka pembentukan satuan kewilayahan sudah saatnya diperbaiki dalam kegiatan Binter, karena akan menghadapi banyak kendala baik fisik maupun non fisik.

 

 

c.             Pelaksanaan.    Dukungan anggaran terbatas tidak sesuai dengan kondisi saat sekarang ini.

 

d.            Pengawasan. Pengawasan yang dilakukan yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan  belum optimal.

 

BAB IV

FAKTOR – FAKTOR YANG BERPENGARUH

 

16.        Umum.   Penyelenggaraan pembinaan  teritorial merupakan salah satu tugas pokok dari Komando Kewilayahan dalam membina potensi wilayah menjadi kekuatan wilayah dalam bentuk ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh guna pertahanan negara, hal ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun dari luar. Dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pembinaan teritorial aparat Kowil maka banyak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang berlaku di lingkungan masyarakat maupun situasi dan kondisi di lingkungan TNI sendiri.

 

17.        Faktor Internal.

 

a.         Kekuatan.

 

1)             Gelar Komando Kewilayahan sebagai kekuatan TNI AD yang disusun berdasarkan strategi pertahanan negara, sedangkan penyelenggaraan fungsi teritorial merupakan bagian dari strategis pembinaan TNI AD sehingga Binter dan gelar Kowil dinyatakan sudah final.

 

2)             Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi secara jelas menyatakan bahwa teritorial sebagai salah satu fungsi organik militer yang berfungsi untuk menyelenggarakan komunikasi dengan berbagai komponen masyarakat dan aparat pemerintah terkait, dalam rangka pembinaan teritorial untuk membangun kesadaran pertahanan aspek darat, guna kepentingan pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI AD.

 

3)         Kebijaksanaan Pimpinan TNI-AD dibidang pembinaan Teritorial bahwa  ”Rohnya  TNI – AD” ada  pada   Rakyat,  sehingga  Binter  akan

tetap eksis dan dapat meningkatkan motivasi kegiatan Binter bagi Komando Kewilayahan.

 

4)         Dengan adanya sikap TNI untuk meninggalkan kegiatan politik praktis dan tidak ada lagi fraksi TNI di DPR dan MPR tidak mendapat tanggapan yang positif dari Masyarakat.

 

 

5)         Peran TNI dalam menjalankan tugas pokoknya untuk mengatasi konflik di beberapa daerah, mulai mendapat pengakuan dari masyarakat.

 

 

b.         Kelemahan.

 

1)         Rendahnya kualitas aparat komando kewilayahan yang dipengaruhi oleh latar belakang dan pendidikan keteritorialan yang belum sesuai dengan situsi dan kondisi serta kultur wilayah.

 

2)         Sesuai dengan UU Nomor 34   tahun 2004 tentang TNI pada pasal 7 ayat (2) point 8 yang menyatakan bahwa fungsi Binter telah menjadi fungsi dari pemerintahan sesuai dengan reformasi internal TNI.

 

3)         Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Apter dengan instansi pemerintah yang terkait serta peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain-lain sehingga pelaksanaan Binter kurang optimal. Kelemahan yang lain adalah masih lemahnya Aparat Kowil dalam menyusun program Binter acuan yang merupakan pokok – pokok permasalahan aktual Binter yang harus dituangkan dalam Renbangda melalui Rakorbangda ditingkat daerah.  Biasanya yang terjadi adalah lemahnya kemampuan koordinasi Aparat Kowil dalam mengatakan dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak negatif globalisasi yang dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan pembinaan teritorial.

 

 

18.        Faktor Eksternal.

 

a.         Peluang.

 

1)         Komunikasi sosial yang dilaksanakan dalam rangka mendekatkan diri dan berbaur dengan masyarakat sudah melembaga di masyarakat baik formal ataupun non formal telah dapat menciptakan suasana hubungan TNI dengan masyarakat semakin akrab.

 

2)         Keikutsertaan TNI dalam menyukseskan pembangunan di wilayah baik secara fisik maupun non fisik berupa Bhakti TNI dan pelaksanaan TMMD yang telah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas di wilayah dalam kehidupan sehari – hari.

 

3)         Adanya permintaan warga masyarakat dan pemerintah daerah untuk dibangunnya Kowil ( Korem/Kodiml ) di wilayahnya.

 

b.         Kendala.

 

1)         Pengaruh  globalisasi yang merubah tata nilai kehidupan bangsa dan negara terutama dari aspek sosial budaya sehingga menuntut TNI senantiasa untuk selalu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat.

 

2)         Banyaknya konflik yang terjadi di wilayah yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan dengan baik dapat menjadi kendala bagi aparat komando kewilayahan dalam menciptakan rasa aman dan nyaman di daerah

 

3)         Masih ada sekelompok masyarakat yang masih belum mengerti akan keberadaan komando kewilayahan dan tidak senang kepada TNI sehingga menuntut untuk pembubaran Kodam, Korem, Kodim dan Koramil.

 

BAB V

KONDISI PENYELENGGARAAN BINTER YANG DIHARAPKAN

 

 

19.        Umum. Kondisi pembinaan Teritorial yang diharapkan tentunya dapat dilaksanakan secara terarah, terus menerus, bertahap, bertingkat dan berlanjut hal tersebut didasarkan pada pola pembinaan yang berlaku di TNI – AD dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi, baik Kondisi aparat komando kewilayahan itu sendiri dan kondisi wilayah sebagai sasaran pembinaan sehingga dalam penyelenggaraannya dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan ketentuan, yang muaranya diharapkan dapat menyiapkan potensi wilayah dari berbagai aspek kehidupan masyarakat dan sumber daya alam yang ada sehingga dapat mendukung terciptanya rasa aman dan nyaman di daerah.

 

20.        Penanggung Jawab Fungsi

 

a.         Peran TNI.        TNI menyadari bahwa pembinaan teritorial bukan hanya pekerjaan TNI saja, TNI tidak lagi mendominasi kewenangan dalam hal pembinaan teritorial, mengingat fungsi teritorial adalah merupakan fungsi pemerintahan, maka dalam hal pembinaan teritorial secara otomatis akan selalu bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar ada kesamaan visi serta persepsi tentang pembinaan teritorial TNI.  Dengan demikian secara konseptual kedepan dan seterusnya akan terjadi sinkronisasi antara program pembinaan teritorial TNI dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sehingga tujuan akhir yang hendak dicapai dari penyelenggaraan kegiatan teritorial adalah untuk mendukung tugas pokok TNI yaitu mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan kewilayahan serta keselamatan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang timbul dari dalam maupun dari luar negeri.

 

 

b.         Peran Pemerintahan.    Sejalan dengan otonomisasi daerah yang telah dilaksanakan saat ini, Pemerintah daerah mempunyai wewenang yang sangat besar sekali dibidang pembangunan.  Demikian  juga  keterlibatan  pemerintah  daerah dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan pembinaan teritorial. Di bidang perencanaan, dalam menyusun konsep pembangunan sudah disinkronkan dengan rencana pembinaan teritorial yang dibuat oleh TNI dalam hal ini komando Kewilayahan. Sehingga program pembangunan yang dilakukan akan mendukung semua kegiatan pembinaan teritorial yang dilakukan oleh TNI. Dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan tidak semata-mata hanya berorientasi pada kesejahteraan saja, akan tetapi pembangunan yang dilakukan sudah memiliki aspek pertahanan negara. Sehingga kebijakan pemerintah  di bidang otonomi daerah akan berjalan dengan baik dan tetap menjamin kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

 

21.        Kondisi Aparat Komando Kewilayahan

 

a.         Citra  Aparat.    Dalam praktek penyelenggaraan pembinaan teritorial sikap dan penampilan aparat khususnya aparat Komando Kewilayahan dan anggota TNI pada umumnya harus menunjukan sikap yang positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hubungan emosional anggota dengan tokoh masyarakat maupun masyarakat lainnya harus dapat menempatkan dirinya antara kepentingan pribadi dan kepentingan kedinasan. Sikap dan penampilan aparat khususnya aparat komando kewilayahan dan anggota TNI pada umumnya harus menunjukan cerminan seorang prajurit yang disiplin, taat kepada agama, tahu hukum dan tidak ada lagi sifat arogansi. Pada dasarnya dapat menunjukan sikap yang positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu anggota TNI harus  dekat  dengan  semua komponen masyarakat, tidak boleh

memilih dan membeda-bedakan karena ada hubungan suku, agama maupun alasan yang lainnya. Dengan demikian tidak akan ada lagi image dimasyarakat bahwa anggota TNI hanya dekat dengan tokoh masyarakat tertentu saja, dan citra aparat komando kewilayahan maupun anggota TNI pada umumnya akan mendapat nilai yang positif di masyarakat.

 

b.         Kemampuan Aparat.     Perkembangan kondisi Sosial yang begitu dinamis telah mewarnai kehidupan masyarakat. Dinamika politik yang selalu bergerak dengan cepat  seirama  dengan  iklim  demokratisasi  yang  ditandai  dengan  maraknya  aksi protes dan demonstrasi, menjadi pemandangan yang tidak aneh lagi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aksi yang diusung mulai dari tuntutan kesejahteraan sampai dengan tuntutan kemerdekaan merupakan tantangan tugas yang tidak mudah untuk diatasi oleh aparat komando kewilayahan. Trend perkembangan terkini yaitu tentang terorisme telah menguncang dunia dan Indonesia menjadi sasaran dengan kasus Bom Bali dan Kuningan jakarta. Menyikapi permasalahan yang begitu kompleks maka aparat komando kewilayahan harus menguasai betul tentang Lima Kemampuan Teritorial dalam rangka deteksi Dini dan Cegah Dini, sehingga dapat diketahui seawal mungkin adanya suatu embrio  permasalahan - permasalahan, maupun kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di daerah, dengan demikian akan segera diambil langkah-langkah preventif agar permasalahan tidak berkembang.

 

22.        Metode Pembinaan.    

 

a.         Bhakti TNI.                   Pelaksanaan Bhakti TNI yang dilaksanakan hendaknya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan setempat, dalam pelaksanaan bhakti TNI harus terpadu dan singkron dengan rencana pembangunan pemerintah daerah baik pembangunan jangka panjang maupun

jangka pendek sehingga hasil pelaksanaan bhakti TNI dapat di manfaatkan oleh masyarakat dan dapat mendukung kepentingan sishanta serta dapat mendukung program pembangunan pemerintah daerah, untuk itu perlu adanya koordinasi dengan sebaik-baiknya dalam merencanakan kegiatan Bhakti TNI ini dengan aparat pemerintah setempat sehingga adanya sinkronisasi kegiatan antara pemerintah daerah dengan Komado kewilayahan setempat.  

b.         Pembinaan Ketahanan   Wilayah ( Bintahwil ).  

 Diharapkan dalam pembinaan ketahanan wilayah mengutamakan pendekatan keamanan dan kesejahteraan untuk mewujudkan stabilitas  keamanan  serta  terciptanya kepekaan dan rasa tanggung jawab masyarakat untuk ikut berperan dalam menanggulangi gangguan keamanan yang mungkin timbul di daerahnya. Oleh karena itu diharapkan aparat komando kewilayahan dapat mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga keamanan di wilayahnya, penerapan wajib lapor kepada masyarakat secara optimal dan pembinaan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menangkal setiap ancaman yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah dapat dilaksanakan dengan baik.

 

c.         Pembinaan komunikasi sosial (Binkomsos).  Terwujudnya komunikasi sosial oleh aparat komando kewilayahan dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta masyarakat setempat dalam pembinaan wilayah sehingga tercipta saling pengertian dan kebersamaan serta partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam mendukung penyiapan potensi wilayah guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan nyaman di daerah.

 

23.        Piranti Lunak.  Dalam pembinaan piranti lunak diharapkan sudah di validasi sesuai    dengan   perkembangan   situasi  yang berkembang di wilayah.  Begitu pula

pendistribusian diharapkan setiap Kowil memiliki bujuk penyelenggaraan  pembinaan

teritorial secara lengkap sehingga adanya kesamaan visi dan persepsi dalam penyelenggaraan pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh komando kewilayahan, dalam rangka mewujudkan terciptanya rasa aman dan nyaman di daerah.

 

24.        Anggaran.        Diharapkan dapat mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan teritorial, dihadapkan pada tuntutan tugas yang cukup berat juga luasnya daerah binaan dan objek yang akan dibina yang begitu banyak serta permasalahan yang begitu kompleks, sehingga dalam pelaksanaan pembinaan teritorial menjadi optimal. Dengan keterbatasan anggaran tersebut dalam penyelenggaraan Binter maka dituntut bagi Aparat komando kewilayahan, untuk dapat melaksanakan Binter dengan memanfaatkan sarana dan prasarana serta memanfaatkan dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam hal pendanaan, dengan cara melaksanakan koordinasi pada setiap kegiatan yang menyangkut pembinaan wilayah diharapkan adanya dukungan dana. Sehingga pelaksanaan Binter dalam rangka penyiapan potensi wilayah guna kepentingan sishanta dapat dilaksanakan secara optimal.

 

25.        Manajemen Teritorial.      Bahwa fungsi pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh TNI dalam hal ini oleh Komando kewilayahan agar mampu mencapai hasil yang seoptimal mungkin harus mempedomani prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

 

a.         Perencanaan.   Pada proses pembuatan Rencana pembinaan teritorial dilaksanakan secara terpadu antara Komando Kewilayahan       dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Antara pemerintah daerah              dan komando kewilayahan saling memberikan kontribusi yang maksimal.  Sehingga     akan     sinkron   antara    Rencana    Umum   Tata    Ruang  Pembangunan pemerintah daerah dengan Rencana Umum Tata Ruang Pertahanan yang dibuat oleh Komando Kewilayahan.

 

b.         Pengorganisasian.       Kodam selaku Kompartemen Strategis mempunyai tugas pokok menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah dan menjamin keselamatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang timbul dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri. Disini peran Komando Kewilayahan harus mampu mengimplementasikan kedalam kegiatan pembinaan teritorial sesuai dengan kondisi didaerah masing-masing. Seirama dengan otonomisasi daerah banyak terjadi pemekaran wilayah baik tingkat propinsi, Kabupaten, kota dan kecamatan. Kaitan dengan peran dari Komando Kewilayahan dibidang pembinaan teritorial maka akan lebih baik lagi kalau selalu diimbangi dengan pembentukan Komando Kewilayahan, sehingga kondisi demikian sangat menguntungkan dalam kegiatan pembinaan teritorial.

 

c.         Pelaksanaan.    Kegiatan pembinaan teritorial harus dilaksanakan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan, dimana hasil yang dicapai harus benar-benar memberikan kontribusi konkrit kepada daerah maupun negara yang berupa kondisi wilayah yang memiliki daya tangkal terhadap upaya-upaya dari pihak luar yang ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan Bhakti TNI, pembinaan ketahanan Nasional dan Komunikasi Sosial serta kegiatan lain hasilnya harus dapat diukur dengan parameter baik secara kuantitas dan kualitas terhadap pembinaan komponen kekuatan wilayah dalam menciptakan Ruang Alat dan Kondisi Juang yang tangguh bagi terciptanya rasa aman dan nyaman di daerah serta upaya-upaya persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

d.         Pengawasan.    Semua bentuk pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh Komando kewilayahan maupun pembinaan teritorial terbatas yang dilaksanakan oleh satuan non Kowil harus sesuai dengan program kerja. Untuk mendapatkan hasil yang optimal seperti apa yang diharapkan maka kegiatan pengawasan merupakan hal yang sangat penting, dimulai sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan.  

 

 

BAB VI

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN BINTER

 

26.        Umum. Pembinaan teritorial merupakan tugas terkandung yang harus dilaksanakan oleh TNI – AD dalam rangka keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, karena pembinaan teritorial TNI – AD akan berpengaruh langsung dalam upaya mendinamisasikan, memotivasi dan menyiapkan masyarakat untuk berperan aktif mewujudkan kekuatan komponen cadangan/pendukung pertahanan negara matra darat dalam penyelenggaraan sistem pertahanan semesta. Meskipun sampai saat ini belum jelas fungsi Pemerintahan pusat maupun daerah untuk melakukan pembinaan teritorial guna menciptakan rasa aman dan nyaman di daerah. Namun penyiapan potensi nasional harus tetap dilaksanakan dan dilakukan dan tidak boleh ditunda yaitu dengan cara TNI dengan tetap melanjutkan upaya pembinaan teritorial yang fungsinya dialihkan kepada instansi pemerintah terkait yang pelaksanaannya disesuaikan dengan tataran kewenangan TNI sehingga terjamin kemampuan pertahanan nasional.  Guna mendukung pelaksanaan pembinaan kewilayahan, kerjasama instansi yang terkait perlu diterbitkan surat keputusan bersama oleh pemerintah pusat yang memberikan wewenang kepada Dephan, TNI, Depdagri dan instansi terkait untuk menangani pembinaan teritorial sesuai dengan tataran kewenangannya. Oleh karena itu dalam  meningkatkan peran komando kewilayahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan teritorial perlu adanya optimalisasi penyelenggaraan binter sehingga memperoleh hasil yang diharapkan terutama dalam penyiapan potensi wilayah dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman di daerah.

 

27.          Tujuan.            Penyelenggaraan pembinaan teritorial ini adalah untuk membentuk, memelihara dan memantapkan organisasi, personel, materil dan piranti lunak binter, agar penyelenggaraan dapat dilakukan secara optimal, efektif, efisien guna mendukung tercapainya tugas pokok TNI – AD di bidang Binter yaitu  :

 

a.             Menciptakan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara.

b.            Menyusun seluruh komponen bangsa di wilayah ke dalam pengorganisasian untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di daerah.

c.             Membina dan menggunakan potensi nasional untuk kepentingan pertahanan negara dalam ruang dan waktu tertentu.

d.            Mengkoordinir lembaga dan instansi terkait dalam usaha penyusunan pertahanan negara di darat.

 

 

28.        Sasaran.          

 

a.             Menyamakan Visi dan Persepsi antara TNI dengan seluruh komponen bangsa tentang pembinaan teritorial yang dilakukan oleh TNI beserta seluruh jajarannya.

 

b.            Menyamakan visi dan misi antara Komando kewilayahan dengan pemerintah daerah beserta seluruh unsur terkait lainnya dalam upaya menyiapkan pertahanan negara untuk mendukung terciptanya rasa aman dan nyaman di daerah.

 

c.             Menghilangkan keragu-raguan bagi anggota TNI khususnya aparat Komando kewilayahan dalam melaksanakan fungsi pembinaan teritorial dalam mengelola potensi Geografi, Demografi dan Kondisi Sosial menjadi RAK juang yang Tangguh dalam rangka menyiapkan komponen bangsa guna mendukung terciptanya rasa aman dan nyaman di daerah.

 

d.            Meningkatkan Profesionalisme aparat Komando Kewilayahan dalam menyelenggarakan pembinaan teritorial dan meningkatkan kemampuan anggota TNI lainnya dari satuan non Kowil untuk melaksanakan pembinaan teritorial terbatas.

 

e.             Tercapainya kekuatan satuan komando kewilayahan dengan memperhatikan keseimbangan personel, materil, sarana dan prasarana dan piranti lunak secara efektif untuk dikerahkan guna mendukung tercapainya tugas pokok TNI-AD

f.             Terwujudnya kemampuan satuan komando kewilayahan melalui pendidikan, latihan dan penugasan secara terencana, terarah dan terus menerus serta dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai sehingga terwujud kekuatan kewilayahan yang tangguh dalam rangka mendukung tercapainya tugas pokok TNI –AD.

 

29.        Subjek.            Dalam penyelenggaraan pembinaan teritorial, Komando Kewilayahan dan unsur-unsur TNI  lainnya terkait dengan instansi lain baik di pusat maupun di daerah.         Oleh karena itu dalam rangka mendukung tugas TNI  guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kebijaksanaan pembinaan teritorial yang bersifat makro menjadi wewenang Panglima TNI dan para Kepala Staf angkatan, para panglima Kodam serta para Danrem dan Dandim.

 

30.        Objek.  Penyelenggaraan Pembinaan teritorial disuatu wilayah melibatkan semua unsur yang ada di wilayah, sehingga yang menjadi objek dalam meningkatkan pembinaan teritorial TNI yang mampu menjamin keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia adalah aparat Komando kewilayahan yang ada di daerah serta Pemda.

 

31.        Metode.            Metode yang digunakan dalam mengimplementasikan Binter meliputi Pendidikan, latihan, penataran, sosialisasi dan Binsat yang didukung oleh piranti lunak yang dapat digunakan sebagai pedoman operasional dilapangan sebagai berikut  :

 

a.         Pendidikan.            Melaksanakan Kursus serta pembekalan baik secara formal yang diadakan oleh komando atas maupun dilaksanakan oleh satuan Komando kewilayahan itu sendiri terhadap para Prajurit aparat Komando kewilayahan yang memiliki keterlibatan langsung dengan pembinaan teritorial.

 

b.         Latihan.            Melaksanakan latihan keteritorial sesuai dengan program yang telah diatur secara keseluruhan kepada aparat Komando Kewilayahan dengan materi latihan teknis teritorial yang meliputi Puldata Teritorial, sikap teritorial, Komunikasi Sosial dan manajemen Teritorial.

 

c.         Penataran.   Melaksanakan penataran baik secara terpusat ataupun secara tersebar yang berkaitan dengan pengetahuan tentang keteritorialan kepada aparat Komando kewilayahan terutama yang baru masuk di satuan Kowil sehingga pada gilirannya sudah mendapat bekal ilmu teritorial, sehingga dalam pelaksanaan Binter diharapkan akan maksimal.

 

d.         Sosialisasi.           Melaksanakan pemasyarakatan tentang pembinaan teritorial sesuai dengan paradigma baru peran TNI baik dilingkungan TNI sendiri maupun yang bersifat keluar yaitu ke DPRD, Pemerintah daerah dan keseluruh komponen bangsa lainnya, dalam pelaksanaan agar diketahui oleh masyarakat luas dapat memanfaatkan media masa baik cetak maupun elektronika.

 

e.         Binsat.    Melaksanakan pembinaan satuan sesuai ketentuan yang telah diatur oleh Komando atas sehingga dalam pelaksanaan pembinaan teritorial memiliki keseragaman dan kesamaan dalam pelaksanaan dilapangan.

 

32.        Sarana dan Prasarana.    Kegiatan untuk meningkatkan pembinaan territorial   dapat    menggunakan   fasilitas  yang   dimiliki   oleh  satuan   komando

kewilayahan dan fasilitas yang dimiliki satuan TNI lainnya, maupun yang di miliki oleh pemerintah daerah, sehingga dari sarana dan prasarana ini dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh Komando Kewilayahan sesuai dengan sasaran yang di harapkan.

 

33.        Upaya yang Dilaksanakan.

 

            a.         Penyamaan Visi dan Misi tentang  Pembinaan Teritorial.

 

1)             Ke dalam.

a)         Pada masa transisi perlu mensosialisasikan kembali tentang esensi pembinaan teritorial melalui pengarahan, ceramah, penataran/pendidikan bagi Prajurit TNI baik komando kewilayahan maupun satuan non kewilayahan agar memperoleh pemahaman yang lebih baik. Beberapa informasi aktual perlu diberitahukan diketahui Prajurit TNI diantaranya  :

(1)           Istilah Komando kewilayahan, sesuai ST Panglima TNI Nomor : ST / 142 / 2002  tanggal 4  april  2002  istilah koter telah diganti dengan Kowil   ( Komando Kewilayahan )

 

(2)           Masalah Gelar Komando Kewilayahan merupakan Gelar Balahanwil TNI - AD dari tingkat Kodam sampai dengan Koramil, sama halnya seperti TNI - AL yaitu Armada sampai dengan Pos TNI - AL dan bagi TNI - AU dari Koopsau sampai dengan Lanud.

 

(3)           Khusus bagi Prajurit TNI - AD perlu memahami ”Binter Rohnya TNI AD” yang maknanya adalah kemanunggalan TNI – Rakyat, karena TNI - AD tanpa dukungan rakyat atau masyarakat tidak akan dapat memenangkan tugasnya dengan sukses, sebab kemanunggalan TNI – Rakyat merupakan kekuatan yang sangat ampuh untuk menghadapi segala macam ancaman yang akan mengganggu stabilitas keamanan di Indonesia.

 

b)         Penyiapan Piranti Lunak.

 

(1)           Seiring dengan bergulirnya reformasi, beberapa piranti lunak yang berkaitan dengan Binter perlu ada penyesuaian karena terdapat beberapa materi yang sudah tidak sesuai lagi dengan peran TNI saat ini.

 

(2)           Secara Kuantitas buku-buku petunjuk tentang pembinaan teritorial terdistribusi sampai di koramil dan buku petunjuk praktis tentang penjabaran teknis di buat oleh masing – masing  Kotama disesuaikan dengan kultur dan budaya daerah setempat.

(3)           Menyusun rencana kegiatan terpadu seperti TMMD secara bersama-sama antara TNI dengan staf Pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mendapatkan persetujuan anggaran.

 

2)             Keluar.  Mensosialisasikan Pembinaan Teritorial kepada unsur pimpinan pemerintah daerah,  anggota  DPRD dan Tokoh - Tokoh masyarakat. maupun komponen  masyarakat  yang  lain             melalui  dialog, diskusi dan koordinasi dengan memanfaatkan ikatan silahturahmi dengan harapan akan mempunyai pemahaman yang sama sebagai berikut  :

 

a)         Pemerintah Daerah

 

(1)        Visi.      Adanya Pemahaman terhadap UU RI No 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, sehingga para birokrat memiliki visi yang sama mengenai sistem pertahanan negara yaitu Sishanta. Kemudian dipahaminya masalah pembinaan teritorial TNI di lingkungan Birokrat bahwa kegiatan pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh TNI bertitik berat pada aspek pertahanan negara, dengan demikian tidak akan ada kecurigaan dari aparat pemerintah daerah yang seolah-olah TNI memasuki koridor pihak lain.

 

(2)        Misi.     Misi yang hendak dicapai dalam hal ini adalah sebagai berikut  :

 

(a)        Adanya kemauan politik dari pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumber daya nasional agar tidak hanya untuk kepentingan kesejahteraan saja tetapi juga memiliki aspek pertahanan negara.

 

(b)        Adanya sinkronisasi dalam penyusunan rencana umum tata ruang pertahanan dengan rencana pembangunan pemerintah daerah.

 

(c)        Adanya keterpaduan dalam hal pembuatan program bhakti TNI yang diselaraskan dengan kegiatan pembangunan pemerintah daerah.

 

                                    b)         DPRD.

 

                                                (1)        Visi

 

(a)        Pemahaman terhadap UU RI No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, sehingga para elit politik di legislatif memiliki visi yang sama mengenai sistem pertahanan negara yaitu Sishanta.

 

(b)        Dipahaminya masalah pembinaan teritorial TNI di lingkungan Legislatif, pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh TNI bertitik berat kepada aspek pertahanan negara, dengan demikian akan ada dukungan politis dari anggota legislatif dalam penyiapan komponen pertahanan negara di daerah.

 

(c)        Para anggota dewan sebagai wakil rakyat akan lebih memahami tentang kemanunggalan TNI dan Rakyat merupakan kekuatan yang ampuh dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang akan menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.

(2)        Misi.  Misi yang hendak dicapai dalam hal ini adalah 

 

(a)        Adanya produk hukum yang berupa peraturan daerah dibidang pengelolaan sumber daya nasional selain untuk keperluan kesejahteraan juga untuk kepentingan pertahanan negara.

 

(b)        Berkaitan pelaksanaan UU RI No 32 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah maka penyelenggaraan Otonomi daerah tetap dalam kerangka NKRI.

 

(c)        Adanya dukungan politis pihak legislatif untuk mendukung kegiatan pembinaan teritorial didaerah.

 

                                    c)         Dinas instansi Terkait.

 

                                                (1)        Visi

 

(a)        Adanya pemahaman terhadap UU RI No 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, sehingga para pelaksana teknis mempunyai visi yang sama mengenai sistem pertahanan yaitu Sishanta.

 

(b)        Dipahaminya masalah pembinaan teritorial TNI di lingkungan instansi terkait bahwa kegiatan pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh TNI bertitik berat kepada aspek pertahanan negara, dengan demikian tidak akan ada kecurigaan dari dinas instansi terkait yang seolah-olah TNI mengambil alih pekerjaan mereka.

 

                                                (2)        Misi.

 

(a)        Adanya keterpaduan dalam hal pembuatan program Bhakti TNI yang diselaraskan dengan kegiatan pembangunan pemerintah daerah.

 

(b)        Adanya kesepakatan dari dinas instansi terkait dalam pengelolaan sumberdaya nasional agar tidak hanya untuk kepentingan kesejahteraan saja tetapi juga memiliki aspek pertahanan negara.

 

                                    d)         Masyarakat dan Komponen Lainnya.

 

                                                1)         Visi.

 

(a)        Adanya pemahaman tentang sistem pertahanan negara yaitu sistem pertahanan semesta yang pada hakekatnya melibatkan seluruh komponen bangsa Indonesia seperti yang diatur dalam UU RI No 3 Tahun 2002.

 

(b)        Dipahaminya masalah pembinaan teritorial TNI dilapisan masyarakat, bahwa kegiatan hanya bertitik berat pada kepentingan pertahanan negara.

 

(c)        Adanya kebersamaan dalam persatuan dan kesatuan di seluruh komponen bangsa Indonesia sehingga akan meningkatkan kesadaran dalam hal berbangsa, bernegara dan bela negara.

 

(2)        Misi.     Yang hendak dicapai adalah sebagai   berikut  :

(a)        Semakin meningkatnya kemanunggalan  TNI – Rakyat yang semakin mantap untuk mempertahankan keutuhan wilayah dan kedaulatan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

 

(b)        Dipahami pembinaan teritorial TNI di lapisan masyarakat dan timbul semangat dalam program Bhakti TNI.

 

b.         Peningkatan Disiplin.   Penyelenggaraan Binter tidak akan mencapai hasil yang baik sejauh sikap dan prilaku Prajurit tidak diterima dengan baik oleh masyarakat, oleh sebab itu perlu diambil langkah – langkah pemulihan citra TNI sehingga keberadaannya dilapangan dapat diterima oleh masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut  :

 

1)             Meningkatkan kualitas moral melalui pemahaman keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan demikian anggota memiliki sikap mental yang berkualitas yang dilandasi oleh keimanan sesuai dengan yang dianut masing-masing.

 

2)             Melaksanakan penyuluhan hukum dan Ham sebagai bekal pelaksanaan tugas sehari-hari maupun tugas operasi sehingga dapat menghindari terjadinya pelanggaran hukum ataupun pelanggaran Ham.

 

3)             Pengarahan tentang paradigma baru TNI kepada seluruh anggota agar Prajurit TNI dapat mengerti tentang perkembangan lingkungan nasional khususnya perubahan-perubahan  yang terjadi di tubuh TNI sebagai Konskuensi logis dari reformasi nasional.

 

4)             Menerapkan reward and punishment secara konsekwen, tindakan demikian sangat positif karena bersifat mendidik bagi anggota TNI secara perorangan serta dapat dijadikan pelajaran bagi kesatuan secara kolektif dan sekaligus memberikan semangat dan motivasi bagi anggota untuk meningkatkan kinerjanya.

 

5)             Menghilangkan kesan bahwa prajurit yang bertugas di komando kewilayahan adalah prajurit kelas dua yang tinggal menunggu pensiun, image ini berdampak psikologi terhadap sikap dan penampilan yaitu kurang menunjukan sebagai seorang prajurit yang trengginas, terkesan loyo, kurang rapi dalam berpakaian dan sebagainya.

 

6)             Meningkatkan kesejahteraan prajurit baik secara moril maupun materil sesuai dengan kemampuan kesatuan dengan mengoptimalkan peran koperasi sebagai badan usaha, meskipun jumlahnya kecil akan tetapi hal ini akan dapat memberikan semangat bagi prajurit sehingga dapat meningkatkan moril anggota.

 

7)             Melaksanakan safari di jajaran kesatuan dengan cara mengunjungi kesatuan bawah untuk melihat secara langsung apa-apa yang dikerjakan dibidang pembinaan teritorial, memberikan informasi, kepada anak buah, membetulkan dan meluruskan hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan dibidang pembinaan teritorial.

 

c.         Peningkatan Profesionalisme Keprajuritan.    Implementasi Binter harus didukung oleh individu-individu prajurit yang profesional, dengan prajurit yang profesional maka akan mampu berkoordinasi dengan pemda dan seluruh instansi terkait lainnya, sehingga sasaran Binter dapat dimasukan dalam program pemerintah daerah dengan demikian diharapkan keterbatasan

anggaran yang ada di TNI tidak menghambat pencapaian sasaran Binter. Upaya untuk mewujudkan prajurit yang profesional dapat ditempuh melalui  :

1)            Melaksanakan program latihan secara benar dan konsekuen serta membuat laporan dengan tidak ada unsur rekayasa, hal ini sangat penting sekali karena hasil latihan yang objektif dapat dijadikan tolak ukur untuk evaluasi dalam rangka meningkatkan kemampuan anggota TNI sesuai dengan bidangnya masing-masing.

 

2)            Melaksanakan latihan dalam satuan yang mengacu kepada kepentingan tugas dengan sistem evaluasi secara kontinyu dengan demikian tugas-tugas kedepan akan dapat dilaksanakan lebih baik lagi, sehingga hasilnya akan lebih maksimal dari pada yang lalu.

 

3)            Melaksanakan diskusi / study kasus terhadap setiap kasus yang menonjol yang terjadi di dalam satuan maupun satuan tetangga hal ini dapat dijadikan pelajaran sekaligus acuan untuk menghadapi tugas dikesatuannya jika terjadi kasus yang serupa didaerahnya.

 

4)            Melaksanakan pembinaan personil yang baik guna mendukung terwujudnya prajurit yang profesional, sehingga akan dapat menjaga moril dan selalu siap dalam menerima perintah tugas.

 

5)            Membudayakan membaca buku-buku bacaan untuk menambah wawasan agar memiliki cakrawala pandang yang lebih luas, dengan demikian seorang prajurit TNI setidaknya dapat mengikuti perkembangan informasi dan mempunyai pengetahuan yang lebih baik untuk menunjang pelaksanaan tugas.

 

6)            Membuat buku-buku praktis bisa berupa buku saku yang berisi tentang petunjuk teknik pembinaan teritorial maupun hal-hal lain yang dianggap penting untuk prajurit TNI dalam melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial maupun tugas-tugas lain yang masih ada kaitannya dengan tugas TNI.

 

 

 

d.            Peningkatan  Pelaksanaan Binter.

 

1)         Bhakti TNI.        Bhakti TNI pada dasarnya untuk mempercepat proses pembangunan yang ada di daerah agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Dihadapkan pada luasnya wilayah maka perlu adanya prioritas dengan tetap berorientasi pada pemerataan pembangunan untuk menghindari adanya kecemburuan dari masyarakat. Disamping itu pemilihan sasaran harus berdasarkan kebutuhan penyiapan wilayah pertahanan.

 

a)         Prioritas penentuan daerah sasaran Bhakti TNI khususnya pada operasi bhakti adalah sebagai berikut :

 

(1)           Daerah rawan konflik.   Kondisi keamanan dibeberapa daerah belum seluruhnya kondusif. Masih diperlukan waktu relatif lama dalam menciptakan stabilitas yang kondusif untuk menunjang jalannya pembangunan nasional. Oleh karena itu, pada daerah – daerah rawan tersebut perlu mendapat prioritas dalam penyelenggaraan bhakti TNI, sehingga kondisi masyarakat secara fisik maupun non fisik akan menjadi baik.

 

(2)           Daerah terpencil.           Pada umumnya daerah ini kondisi sosial masyarakatnya lebih terbelakang jika dibandingkan dengan daerah yang tidak terpencil. Kondisi demikian dapat terjadi karena letaknya secara geografis terisolir dari pusat pemerintahan darah, sehingga berdampak pada pelaksanaan pembangunan yang memerlukan biaya tinggi, memakan waktu lama serta memerlukan pengorbanan tersendiri bagi pejabat ataupun pegawai yang akan bertugas ditempat tersebut. Untuk tidak menimbulkan kecemburuan dengan daerah lain yang sudah banyak menikmati hasil-hasil pembangunan, maka dalam penentuan daerah sasaran bhakti TNI daerah terpencil perlu mendapat pertimbangan karena hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam pemerataan pembangunan.

 

b)         Sasaran kegiatan Bhakti TNI.      Pada umumnya sasaran kegiatan bhakti TNI berupa sasaran fisik dan non fisik. Pertimbangan utama dalam menentukan sasaran fisik adalah kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, bukan semata-mata ditentukan  oleh   pemerintah   daerah   dan

komando kewilayahan. Sedangkan sasaran non fisik diupayakan mampu meningkatkan kadar kecintaan terhadap tanah air dan rasa kebangsaan, sehingga memiliki ketahanan terhadap pengaruh negatif yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat setempat.          

 

c)         Kegiatan Civic Mission. Kegiatan yang perlu mendapat perhatian dan sangat berpengaruh terhadap pembinaan teritorial adalah masalah pendidikan di daerah pedalaman. Kondisi nyata dilapangan masih banyak sekolah dasar di desa-desa di pedalaman yang kekurangan guru, oleh karena itu sangat tepat kegiatan civic mission di bidang pendidikan. Pelaksanaan bisa dari anggota Babinsa setempat maupun anggota satuan penugasan pengamanan perbatasan menjadi guru didaerah pedalaman. Oleh karena itu, harus dipersiapkan dahulu dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas pendidikan nasioanl kabupaten setempat untuk mendapatkan buku-buku pelajaran yang dianggap penting sesuai dengan tingkatannya.

 

2)         Pembinaan Ketahanan Wilayah.  Kondisi geografi Indonesia yang terbuka menyebabkan mudahnya pengaruh dari luar masuk ke Indonesia, permasalahan eks PKI, SARA, konflik horizontal dan aksi terorisme akan bermuara pada stabilitas keamanan, supaya masyarakat tidak terpengaruh, terhasut atau terprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin menciptakan situasi tidak aman maupun ingin memecah belah persatuan dan kesatuan negara kesatuan republik Indonesia.

 

a)         Konflik Horizontal.         Potensi terjadinya konflik horizontal di Indonesia sangat besar sekali mengingat bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan lainnya. Perbedaan ini apabila tidak dibina dengan baik akan mudah dihasut dan diprovokasi oleh kelompok tertentu, untuk mengatasi hal ini maka diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

 

(1)        Membina kerukunan antar etnis melalui pendekatan sosial budaya sebagai alat untuk saling bersilahturahmi diantara sesama anak bangsa.

 

(2)        Membentuk suatu wadah bersama yang unsurnya dari berbagai suku dan agama yang ada didaerah tersebut (forum Kekeluargaan) dengan fungsi untuk menetralisasi sekaligus menangkal adanya hasutan dan provokasi yang terjadi di masyarakat, dengan demikian seawal mungkin konflik horizontal apakah bernuansa suku atau agama dapat di cegah.

 

b)         Deteksi Dini.     Tindakan pencegahan lebih penting dari pada pengobatan adalah suatu moto yang masih tepat untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam arti tidak mesti dengan pendekatan keamanan. Tindakan deteksi dini diharapkan dapat mengetahui seawal mungkin tentang permasalahan yang terjadi, sehingga dapat dengan segera diambil langkah tindakan agar embrio permasalahan tidak berkembang menjadi besar. Upaya agar Komando Kewilayahan dapat memperoleh informasi sebanyak mungkin yaitu dengan cara  :

 

(1)           Membentuk Mitra Babinsa di pedesaan yang berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang perkembangan situasi yang terjadi di wilayahnya. Dengan

demikian upaya dari kelompok tertentu yang              akan      melakukan     hasutan    dan    provokasi    yang dapat menjurus terciptanya instabilitas nasional dapat di cegah.

 

(2)           Mengangkat kembali potensi masyarakat dalam kegiatan pengamanan lingkungan didaerahnya masing-masing.

 

3)         Pembinaan Komunikasi Sosial.  Komunikasi Sosial sangat penting dan merupakan salah satu penentu keberhasilan pembinaan teritorial, karena di dalam kegiatan komunikasi sosial visi dan misi Binter akan disampaikan kepada masyarakat, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyelenggaraan komunikasi sosial  :

 

a)         Anggota harus memahami tentang visi dan misi pembinaan teritorial serta reformasi internal TNI, sehingga apa yang akan disampaikan dalam komunikasi sosial tepat pada sasaran.

 

            b)         Anggota harus memahami tugas pokok satuannya.

 

            c)         Anggota harus mempunyai wawasan setidaknya mengikuti perkembangan situasi yang terjadi baik nasional maupun lokal.

 

d)         Dapat memanfaatkan keluarga besar TNI dalam rangka mengembalikan citra TNI ditengah-tengah masyarakat.

 

e.         Manajemen Teritorial.         Dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan teritorial kedepan harus memperhatikan prinsip-prinsip manajemen diantaranya tentang  :

 

1)             Pembinaan teritorial sasaran akhirnya adalah untuk menyiapkan sistem pertahanan negara karena itu merupakan faktor yang sangat penting   dalam   pembinaan    teritorial yaitu telah sikronnya rencana umum tata ruang pertahanan dengan rencana pembangunan daerah, untuk itu upaya yang dilakukan oleh Komando Kewilayahan dalam perencanaan penyususnan RUTR harus dilakukan secara terpadu dengan pihak Pemerintah daerah.

 

2)             Kondisi nyata dilapangan menunjukan bahwa banyak satuan komando kewilayahan ditingkat Kodim dan Koramil dalam wilayah kerjanya meliputi dua bahkan lebih kabupaten atau kecamatan. Hal ini tentunya tidak akan mampu dalam pembinaan dan penguasaan wilayah, sehingga upaya menyiapkan RAK juang yang tangguh untuk kepentingan Sishanta tidak akan tercapai serta optimal. Oleh karena itu daerah-daerah yang telah dimekarkan menjadi kabupaten/kota dan kecamatan perlu dibentuk satuan komando kewilayahan tersendiri secara prioritas apalagi ada peluang berupa permintaan dari masyarakat di beberapa daerah.

 

3)             Kegiatan pembinaan teritorial harus konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu mampu menjamin keutuhan dan kedaulatan NKRI, oleh karena itu upaya yang dillaksanakan harus fokus pada tugas pokok dari Komando atas.

 

4)             Pengawasan merupakan hal yang sangat penting oleh karena itu pengawasan terhadap kegiatan pembinaan teritorial harus dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengakhiran sehingga apabila ada penyimpangan dapat dengan segera dibetulkan.

BAB  VII

P E N U T U P

 

 34.       Kesimpulan.     Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut  :

 

a.            Dari sejarah perkembangannya TNI telah dapat membuktikan bahwa fungsi pembinaan teritorial, merupakan sarana yang ampuh bagi TNI baik untuk menyukseskan pembangunan serta program-program pemerintahan maupun untuk memelihara stabilitas keamanan. Melalui fungsi pembinaan teritorial akan senantiasa terus ditingkatkan, sebagai salah satu kepentingan yang pokok khususnya dalam menciptakan rasa aman dan nyaman di daerah.

 

b.            Binter memiliki nilai strategis dalam rangka menyiapkan komponen bangsa dalam menghadapi perkembangan jaman dengan permasalahannya yang semakin kompleks. Binter sebagai corak khas TNI, untuk menciptakan potensi geografi, demografi dan kondisi sosial menjadi satu kekuatan Ruang, Alat dan Kondisi juang yang tangguh dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman di daerah.

 

 

c.            Kenyataan yang dihadapi dalam pembinaan teritorial yang dilaksanakan didaerah belum mencerminkan suatu sistem yang utuh dan terarah karena cenderung diselenggarakan tidak sesuai dengan fungsi dan  kewenangannya. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya optimalisasi penyelenggaraan Binter aparat Komando Kewilayahan sehingga terwujud kesiapan wilayah dalam menghadapi kemungkinan ancaman yang akan muncul di wilayahnya.

 

d.            Sesuai dengan fungsinya maka Komando kewilayahan dituntut untuk mampu melakukan implementasi pembinaan teritorial yang tepat dan benar, dalam rangka penyiapan potensi wilayah guna menciptakan rasa aman dan nyaman di daerah.

 

e.            Pelaksanaan Binter kedepan harus diawali dari kesamaan visi dan misi tentang pembinaan teritorial antara Komando kewilayahan dengan pemerintah Daerah atau instansi terkait yaitu adanya pemahaman terhadap UU RI No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, sehingga memiliki visi yang sama dalam mewujudkan terciptanya rasa aman dan nyaman di daerah, misi yang diharapkan agar pengelolaan sumberdaya nasional tidak hanya untuk kepentingan kesejahteraan saja tetapi juga memiliki aspek pertahanan negara, kemudian adanya sinkronisasi dalam penyusunan rencana umum tata ruang pertahanan dengan rencana pembangunan pemerintah daerah, serta adanya keterpaduan antara pembuatan program Bhakti TNI yang diselaraskan dengan kegiatan pembangunan pemerintah daerah sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

 

f.             Pembinaan teritorial yang berhasil akan membawa dampak terciptanya ketahanan wilayah yang tangguh yang pada gilirannya mampu mewujudkan rasa aman dan nyaman di daerah, sehingga mampu menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

35.          Saran. 

 

a.             Perlu adanya sosialisasi kembali tentang Binter dilingkungan TNI dan dilingkungan pemerintah daerah serta instansi terkait dan komponen masyarakat lainnya, sehingga ada kesamaan visi dan misi serta pola tindak dalam penyelenggaraan Binter.

 

b.            Perlu segera dibuat produk hukum dibidang pengelolaan sumber daya nasional yang dituangkan dalam Peraturan Daerah sehingga akan memperlancar pelaksanaan pembinaan teritorial dalam rangka penyiapan Sumber Daya Nasional yang di butuhkan dalam mendukung terciptanya rasa aman dan nyaman di daerah.

 

c.             Perlu segera merevisi terhadap buku-buku petunjuk tentang pebinaan teritorial yang ada disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sudah berkembang.

 

d.            Perlunya Koordinasi secara terpadu dan bersama-sama antara aparat Kowil setempat dengan pemerintah daerah dalam menentukan masing-masing RUTR sehingga adanya sinkronisasi antara kepentingan wilayah pertahanan dengan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

 

e.             Perlu adanya respon dari pimpinan TNI yang lebih serius terhadap permintaan masyarakat tentang pembentukan satuan komando kewilayahan di beberapa tempat yang baru dikembangkan karena hal ini merupakan peluang yang sangat baik untuk Binter kedepan.

 

 

Magetan, 14 Pebruari 2011

P e n u l i s

 

 

R u s m i l i

Letkol Inf NRP 1910027321067



1) UU RI No 3 Th. 2003 ttg Pertahanan Negara BAB I Pasal 1

2) Naskah departemen ttg SISHANTA No 52-07-81-60103 SESKOAD hal 4

3) Doktrin  Kartika Eka Paksi   hal  103

4) Bujuk Induk teritorial P1 : TER – 01 Skep/384/X/2002  hal 28

5) Naskah departemen ttg sishanta No  52-07-81-60103  hal 5

6) Ibid

7) Ibid

[8]) Arahan Danpuster pd apel Dansat terpusat Th. 2003 Hal 13

 

9) Arahan Danpuster pd apel Dansat terpusat Th. 2003 Hal 14

10) Doktrin  Kartika Eka Paksi   hal 7

11) Ibid

 

12) Doktrin  Kartika Eka Paksi   hal 13

13) UU RI No. 3 Th. 2002 ttg Pertahanan Negara pasal  2 hal 6

14) Doktrin  Kartika Eka Paksi   hal 11 point 2)

Last Updated (Tuesday, 15 February 2011 04:31)

 
Banner