PostHeaderIcon OPTIMALISASI PEMBINAAN TERITORIAL KOREM 081/DIROTSAHA JAYA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN RASA AMAN DAN NYAMAN DI DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.         Latar belakang masalah.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, bahwa TNI adalah alat pertahanan negara yang bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam menghadapi ancaman dari luar berupa kekuatan militer negara lain, TNI melaksanakan tugas Operasi Militer Perang (OMP). Perkiraan ancaman tradisional berupa agresi/invasi negara lain saat ini relatif kecil kemungkinannya, namun tidak membuat kesiapsiagaan pertahanan negara menjadi kendor.  Kemungkinan ancaman yang cukup besar berupa ancaman non-tradisional, baik yang bersifat lintas negara maupun yang timbul di dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan strategis pertahanan Indonesia lebih diarahkan

untuk menghadapi dan mengatasi ancaman non-tradisional, dengan menerapkan Operasi Militer selain Perang (OMSP). Agar tugas dan tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, TNI (khususnya TNI AD) salah satunya dengan menyeleng-garakan gelar kewilayahan melalui pembangunan satuan komando kewilayahan.

Satuan Komando Kewilayahan sebagai bagian dari gelar kekuatan pertahanan Negara di daerah/wilayah senantiasa dituntut mampu menyiapkan potensi kewilayahan menjadi kekuatan kewilayahan dalam rangka Sishanneg, yang diselenggarakan melalui pemberdayaan wilayah pertahanan darat. Sebagai upaya mendukung tugas tersebut, perlu adanya partisipasi seluruh komponen yang ada di wilayah baik antar sesama aparat TNI, Pemda dan Polri maupun dengan komponen masyarakat. Disinilah perlu diwujudkannya hubungan yang sinergis antar segenap komponen masyarakat secara terus-menerus guna mendukung terwujudnya stabilitas keamanan di wilayah yang partisipasif dan kondusif atau adanya rasa aman dan nyaman segenap warga masyarakat, yang muaranya dapat memberikan ruang bagi terselenggaranya dinamika pembangunan di daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga masyarakat secara menyeluruh.

            Berangkat dari hal tersebut di atas, dipandang perlu adanya suatu upaya yang cerdas dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mengopti-malkan satuan komando kewilayahan dalam rangka mewujudkan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat yang berdaya guna bagi kesinambungan pembangunan di daerah. Dalam tulisan esai singkat di bawah ini akan diuraikan langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam rangka mengoptimalkan kemampuan satuan komando kewilayahan sebagaimana tersebut di atas, dan untuk lebih memfokuskan pokok bahasan, maka penulis membatasi bahasan pada langkah optimalisasi yang dilaksanakan Korem 081/Dhirotsaha Jaya Kodam V/Brawijaya dalam mewujudkan rasa aman dan nyaman di wilayah yang menjadi kewenangannya.

2.         Identifikasi masalah.

 

Komando Resort Militer (Korem) 081/Dhirotsaha Jaya yang wilayahnya meliputi bekas karisidenan Madiun, terbagi habis menjadi 9 Kodim, yakni Kodim 0801/Pacitan, Kodim 0802/Ponorogo, Kodim 0803/Madiun, Kodim 0804/Magetan, Kodim 0805/Ngawi, Kodim 0806/Trenggalek, Kodim 0807/Tulungangung, Kodim 0808/Blitar dan Kodim 0810/Nganjuk. Secara geografis wilayah Korem 081/Dhirotsaha Jaya ini, terdiri dari dataran rendah, perbukitan dan pantai, yang di beberapa wilayah rawan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, angin puting beliung, banjir dan lainnya. Kondisi demografis, jumlah penduduk kurang lebih berjumlah 8.480.998 jiwa cukup bervariasi baik dilihat dari aspek suku, agama, kondisi perekonomian maupun lainnya.  Secara demografis yang patut dicermati bersama adalah penyebaran penduduk yang tidak merata, dan ini memang merupakan salah satu permasalahan kependudukan pada tingkat nasional. Sementara itu, mencermati kondisi sosial masyarakat di wilayah Korem 081/Dhirotsaha Jaya yang paling perlu mendapat perhatian khusus adalah persoalan ideologi dan perekonomian. Secara ideologis, sebagian besar saat ini memang masyarakatnya telah mengakui Pancasila sebagai ideologi negara, namun sisa-sisa ideologi komunis tetap harus diwaspadai karena apapun alasannya di wilayahnya ini adalah basis subur berkembangnya ideologi komunis.

 Secara ekonomis, masih banyak warga masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan (masyarakat prasejahtera), justru karena kondisi perekonomian yang relatif rendah inilah, faham radikal seperti komunis relatif dapat berkembang dan mendapat apresiasi dari sebagian warga masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa ideologi komunis sangat erat kaitannya dengan persoalan kemiskinan warga masyarakat. Adapun faktor-faktor kondisi sosial lainnya, seperti politik, sosial budaya dan Hankam, pada prinsipnya relatif sama dengan wilayah-wilayah Korem lain, khususnya Korem di wilayah Kodam V/Brawijaya. Sejak bergulirnya reformasi nasional tuntutan demokrasi yang kebablasan, tindakan anarkis, main hakim sendiri, melemahnya bela negara maupun semangat persatuan dan kesatuan (wawasan kebangsaan secara umum), maupun persoalan pengaruh nilai sosial budaya yang kurang sehat juga berlangsung dan menjadi permasalahan tersendiri yang tentu saja menuntut upaya pemecahan secara tepat dan cerdas.

 3.         Rumusan masalah. Dari identifikasi permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan disajikan dalam rangka mengatasi berbagai persoalan tersebut adalah : “Bagaimanakah langkah-langkah Korem 081/Dhirotsaha Jaya dalam rangka mengoptimalkan Binter agar dapat mewujudkan situasi aman dan nyaman di wilayah?”

 4.         Metode analisis.  Dalam menganalisis pokok permasalahan di atas menggunakan pendekatan empiris yakni berdasarkan pengalaman yang pernah dilaksanakan dijadikan sebagai data-data primer maupun sekunder untuk dianalisis sesuai kepentingan (Soekanto dkk, 1987 : 36), serta metode deskriptif-analisis dengan mengungkap/mendeskripsikan latar permasalahan yang dihadapi Korem 081/Dhirotsaha Jaya berikut langkah untuk mengatasinya.

 5.         Sistematika Pembahasan.

 Sebagai upaya untuk mempermudah dan membatasi pokok bahasan dalam penulisan esai ini, maka sistematika penulisannya diatur sedemikian rupa   meliputi :

 

a.         Pendahuluan.

b.         Landasan pemikiran. 

c.         Analisis pemecahan masalah.

d.         Penutup.

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

 

Sebagai upaya untuk menjawab perumusan masalah yang telah disajikan, secara konsepsional diperlukan landasan pemikiran sebagai pisau analisa terhadap pokok permasalahan yang ada. Adapun analisa teoritis yang digunakan dalam mengkaji terhadap pokok permasalahan di sini, sebagaimana metode analisis tersebut di atas, adalah dengan lebih mengedepankan pada aspek yuridis atau menitikberatkan pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk didalamnya kebijakan pimpinan TNI/TNI AD terkait dengan langkah pemberdayaan Binter Korem 081/Dhirotsaha Jaya di daerah, serta dengan secara kritis mencermati fakta-fakta obyektif di lapangan dalam penanganan terhadap permasalahan tersebut.

 6.         Kebijaksanaan Binter (Panglima TNI, Pokok-pokok penyelenggaraan Binter, 2008)

a.         Melanjutkan upaya pemberdayaan wilayah pertahanan melalui Binter, bersama seluruh komponen bangsa Indonesia lainnya yaitu melaksanakan upaya deteksi, cegah dan tangkal sedini mungkin terhadap berbagai perkembangan situasi tentang Ipoleksosbud, hukum, keamanan dan pertahanan negara Indonesia yang dapat mengancam keutuhan serta kedaulatan NKRI.

b.         Pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya (Penjelasan UU NO 34/2004, Pasal 7 ayat 2),  yang meliputi  :

1)         Membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan OMP dan OMSP yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan Hanneg dengan Sishanta.

2)         Membantu Pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran serta wajib bagi warga negara sesuai dengan perundang-undangan.

3)         Membantu pemerintah memberdayakan sumber daya nasional sebagai kekuatan pendukung.

c.         Pemberdayaan Wilhan dilaksanakan sesuai dengan wilayah tanggung jawab dan kebutuhan untuk menggandakan komponen utama dari komponen cadangan dan pendukung.

 7.         Implementasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan (Arahan Aster Kasad, pada Rakornister TA 2008)

a.         Pemberdayaan Wilayah Pertahanan adalah salah satu tugas TNI yang dalam pelaksanaannya diimplementasikan melalui pembinaan teritorial (Binter) dalam rangka penyiapan pertahanan negara. Masing-masing Korem beserta satuan komando kewilayahan jajarannya harus menyusun konsep di wilayahnya dan kapan akan diwujudkan sesuai pentahapan, periode waktu baik jangka pendek, sedang dan panjang. Ini penting dalam rangka mempersempit ruang gerak setiap kemungkinan ancaman dari musuh/lawan yang dapat mewujudkan situasi chaos, tidak aman dan tidak nyaman di daerah.

b.         Satuan Kowil, termasuk didalamnya Korem, akan tetap tergelar seperti sekarang dan terus akan dikembangkan sesuai postur TNI 2000 - 2014 secara menyeluruh, untuk itu satuan di lapangan harus senantiasa bekerja dengan baik dan tetap ”baik-baik dengan rakyat”.

c.         Memantapkan dan memperkokoh kemanunggalan TNI - Rakyat yang selama ini telah terbina, karena dengan kebersamaan yang hakiki kondisi aman dan nyaman akan dapat diwujudkan. Kemanunggalan TNI-Rakyat merupakan senjata pamungkas dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, dengan demikian harus mempunyai konsep yang permanen dalam kemanunggalan TNI-Rakyat yang benar-benar dapat diimplementasikan dalam menyelenggarakan pertahanan negara di darat pada umumnya, serta terciptanya situasi aman dan nyaman yang berdaya guna bagi pembangunan nasional di daerah khususnya.

 8.         Strategi.   Menerapkan kebijakan sesuai dengan tataran kewenangan TNI/TNI AD maupun komponen bangsa lain dan secara persuasif mengajak institusi lain untuk bersama-sama meningkatkan kinerja sesuai peran dan fungsinya agar tidak ada masalah yang dapat menimbulkan instabilitas di bidangnya, dalam rangka menjaga stabilitas di daerah.

BAB  III

ANALISIS PEMECAHAN MASALAH

             Potensi kewilayahan yang terdapat di suatu daerah/kawasan akan sangat berguna untuk mendukung terwujudnya situasi aman dan nyaman apabila dikelola dengan sebaik-baiknya. Potensi kewilayahan tersebut meliputi seluruh sumberdaya nasional yang terdapat di daerah setempat, baik sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya alam (SDA), sumberdaya buatan (SDB), sarana dan prasana nasional/daerah maupun lainnya. Potensi kewilayahan yang terdapat di wilayah Korem 081/Dhirotsaha Jaya juga harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Di sinilah Korem 081/Dhirotsaha Jaya beserta Kodim jajarannya dituntut mampu meningkatkan kemampuan Binternya, sehingga akan dapat mengelola potensi kewilayahan yang ada sebagaimana yang diharapkan.

 9.       Sumber Daya Manusia. Sesuai dengan pasal 9 UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara dan diberlakukannya UU Nomor 34 Tahun 2004, maka Sumber Daya Manusia di wilayah Korem 081/Dhirotsaha Jaya yang selama ini merupakan bagian sangat penting diharapkan dapat dioptimalisasikan dan dilaksanakan dengan baik sehingga pembinaan sumber daya manusia yang diarahkan pada aspek demografi menjadi kekuatan nasional di wilayah yang disiapkan agar memiliki kepekaan teritorial (teritority awarness) yang dapat mendukung kepentingan perwujudan situasi aman dan nyaman yang berdaya guna bagi kepentingan pembangunan di daerah. Merujuk pernyataan Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Gatot Nurmantyo, pada saat pembekalan kepada para perwira (Danyon ke atas) jajaran Kodam V/Brawijaya, bahwa setiap aparat kewilayahan harus memiliki kepekaan atau kepedulian teritorial agar dapat dengan mudah mengenali secara cermat setiap pokok permasalahan yang mungkin berkembang di wilayahnya. Oleh karena itu, upaya untuk mempertajam kepekaan teritorial ini harus dimiliki oleh  setiap aparat kewilayahan di jajaran Korem 081/Dhirotsaha Jaya. Hanya dengan begitu, berbagai kekurangan yang masih terjadi baik menyangkut rendahnya pemahaman bela negara, tingkat penyebaran penduduk yang tidak merata, rendahnya perekonomian maupun lainnya dapat disarankan kepada pemerintah daerah agar segera dibenahi dan ditata ulang sesuai kebutuhan dalam konteks kepentingan pembangunan di daerah.

10.     Sumber Daya Alam.       Sumber daya alam yang diarahkan pada aspek geografi yaitu dengan mempertahankan pada 5 aspek medan dan kemampuan logistik wilayah, diharapkan pengelolaan SDA di wilayah Korem 081/Dhirotsaha Jaya segera dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal serta dapat memenuhi tercapainya kebutuhan dasar warga masyarakat setempat, sehingga persoalan perekonomian dan kemiskinan masyarakat sedikit demi sedikit akan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya, yang muaranya dapat diwujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berdaya guna bagi kepentingan pertahanan di wilayah.

 11.     Sumber Daya Buatan.   Sumber daya buatan yang sudah ada di wilayah Korem 081/Dhirotsaha Jaya hendaknya dapat lebih ditata dan dibenahi seperlunya, dengan harapan akan dapat mendukung mobilitas pembangunan yang semakin baik, dengan mewujudkan sumber daya buatan yang diarahkan bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dan berdaya guna bagi kepentingan warga masyarakat di daerah. Fokus utama yang harus diperhatikan secara serius, bahwa sumberdaya buatan harus dikelola dan disiapkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan produktivitas pembangunan yang akan mengangkat kesejahteraan warga masyarakat tanpa mengabaikan pembangunan aspek lainnya di daerah.

 12.     Sarana dan Prasarana. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada seperti sarana komunikasi, transportasi, industri, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan gudang – gudang logistik, terutama di daerah-daerah terpencil diwilayah Korem 081/Dhirotsaha Jaya, perlu penataan dengan skala prioritas dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat, secara sinergis penataan sarana dan prasarana ini juga harus dapat mewadahi kepentingan situasi aman dan nyaman di daerah secara  optimal.

 13.       Upaya-upaya yang dilakukan.  Dengan senantiasa berorientasi untuk menjawab perumusan masalah dan dengan mendasarkan diri pada landasan pemikiran sebagaimana tertuang di atas, maka upaya yang dilakukan Korem 081/Dhirotsahaya Jaya dalam rangka Binter agar berdaya guna bagi terwujudnya rasa aman dan nyaman di wilayah, dapat dilaksanakan dengan menerapkan 3 (tiga) metode Binter (Bin Bhakti TNI, Binwanwil dan Binkomsos) secara cermat, tepat dan bertanggung jawab. Namun perlu dipahami bersama bahwa dalam penyelenggaraan Binter, pada dasarnya Satuan Komando Kewilayahan, baik yang dilakukan bersama komponen bangsa lain maupun oleh satuan sendiri, adalah dalam rangka mendukung program-program Pemerintah Daerah, sementara itu Korem 081/Dhirotsaha Jaya secara organisatoris tidak memiliki hubungan langsung dengan pemerintahan di daerah, karena pemerintahan tingkat karisidenan sudah tidak ada lagi sejak dihapuskannya sistem dekonsentrasi, maka Korem 081/Dhirotsaha Jaya selain menyelenggarakan Binter pada tingkat Makorem yang lebih utama harus dapat menggerakkan Kodim-kodim dalam jajarannya agar dapat mengimplementasikan ketiga metode Binter di atas secara tepat. Meskupun perlu disadari juga, bahwa upaya mengoptimalkan pembinaan teritorial di wilayah Korem 081/Dhirotsaha Jaya tentu bukan hanya dengan kemampuan mengimplementasikan metode Binter secara tepat, masih perlu ada langkah-langkah lain yang perlu diperhatikan seperti peningkatan kemampuan Apwil, penataan potensi wilayah maupun lainnya.

a.         Implementasi metode Binter secara tepat.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dari ketiga metode Binter (Bin Bhakti TNI, Binwanwil dan Binkomsos) tersebut, yang paling mungkin dapat dilaksanakan langsung adalah Binkomsos. Melalui pembinaan komunikasi sosial yang baik dengan berbagai komponen masyarakat itulah, lebih khusus dengan pemerintah daerah setempat, penerapan 2 (dua) metode Binter lainnya (Bin Bhakti TNI dan Binwanwil) akan dapat dilaksanakan secara optimal. Di situlah Korem 081/Dhirotsaha Jaya beserta Kodim jajarannya dituntut berkomsos dan bersinergi dengan segenap komponen masyarakat di daerah, khususnya dengan pemerintah daerah, agar daya dukung penyelenggaraan ketiga metode Binter tersebut dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, bagaimanakah tingkat signifikansi antara penyelenggaraan Binter dengan perwujudan rasa aman dan nyaman segenap warga masyarakat, dalam pembahasan di sini akan dianalisis satu per satu dalam mengimplementasikan metode Binter (Bhakti TNI, Binwanwil dan Binkomsos).

1)         Penyelenggaraan Bhakti TNI secara tepat.

             a)         Hakikat penyelenggaraan Bin Bhakti TNI.

 (1)       TNI AD sebagai bagian dari TNI merupakan komponen utama pertahanan negara, harus mampu menjalin kerjasama yang erat dengan komponen pertahanan negara lainnya dalam upaya pembelaan negara sesuai bidang dan keahliannya sehingga siap digunakan dalam menanggulangi setiap ancaman, yang diselenggarakan melalui Binter .

 (2)    Penyelenggaraan Binter dilaksanakan untuk mewujudkan Kemanunggalan  TNI – Rakyat melalui kegiatan yang bercorak lintas sektoral dan melibatkan seluruh komponen bangsa dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kesiapan satuan yang dikemas dalam kegiatan Bhakti TNI.

 (3)       Bhakti TNI merupakan salah satu wujud kepedulian TNI (khususnya TNI AD) dalam membantu menangani permasalahan sosial dan kemanusiaan baik atas permintaan maupun atas inisiatif sendiri guna memantapkan Kemanunggalan TNI-Rakyat. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang meliputi tujuan, sasaran, type/bentuk, peranan, pengorganisasian, tugas dan tanggung jawab, pelibatan personil, faktor-faktor yang mempengaruhi dan secara keseluruhan kegiatan bhakti TNI harus dapat dilaksanakan secara tepat, tepat perencanaan, tepat pelaksanaan, tepat sasaran dan tepat hasil sebagaimana diharapkan. Hanya dengan begitu kegiatan bhakti TNI akan dapat memberikan dampak positif bagi terwujudnya kondisi ketahanan wilayah setempat yang tangguh untuk menangkal berbagai ancaman yang mungkin datang.

 b)         Tujuan Bhakti TNIUntuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi bidang fisik dan non fisik guna memantapkan kemanunggalan TNI-Rakyat untuk didayagunakan bagi kepentingan pertahanan negara aspek darat.

 c)         Sasaran.

 (1)       Bidang Fisik

 

(a)       Membantu program pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana kehidupan masyarakat.

(b)       Membantu program pemerintah dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian masyarakat.

(c)        Membantu program pemerintah dalam mengatasi kemungkinan bencana alam maupun bencana lain akibat ulah manusia.

(d)       Membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

(e)       Membantu program pemerintah pengentasan buta aksara.

(f)        Membantu pemerintah dalam hal Keluarga Berencana.

 

(2)       Bidang Non Fisik.

 

(a)       Mantapnya kesadaran berbangsa dan bernegara.

(b)       Meningkatnya kesadaran bela negara dan cinta tanah air.

(c)        Mantapnya wawasan kebangsaan.

(d)       Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang kesehatan.

(e)       Meningkatnya kemampuan hansip dan wanra.

(f)        Meningkatnya pengetahuan masyarakat dibidang pertanian.

 Korem 081/Dhirotsaha Jaya beserta Kodim jajarannya harus dapat mengimplementasikan metode Bhakti TNI sebagai salah satu metoda Binter secara terus menerus dalam membantu penye-lenggaraan kegiatan kemanusiaan atas permintaan instansi terkait dan atau atas inisiatif sendiri, yang dapat diiwujudkan dalam bentuk kegiatan Operasi Bhakti dan Karya Bhakti guna terwujudnya Kemanunggalan TNI-Rakyat.  Agar penyelenggaraan Bhakti TNI dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka diperlukan koordinasi dan partisipasi baik instansi samping (Pemda, Polres dan instansi lainnya) maupun segenap komponen masyarakat sekitar. Keberhasilan kegiatan bhakti TNI selain dapat meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat sekitar juga akan dapat melahirkan kesadaran berbangsa dan bernegara dari segenap komponen masyarakat, sehingga cukup memiliki tingkat signifikansi yang tinggi dalam rangka mendukung terwujudnya situasi aman dan nyaman di daerah, sebab dengan meningkatnya kesejahteraan maupun kesadaran berbangsa dan bernegara warga masyarakat akan berkorelasi dengan terwujudnya situasai aman dan nyaman di tengah-tengah kehidupan masyarakat sekitar. .

 2)         Penyelenggaraan Binwanwil yang terukur.

 a)         Hakikat penyelenggaraan Binwanwil. Kegiatan ke dua dalam Pembinaan Teritorial adalah Binwanwil dalam rangka menciptakan kondisi dinamis dari aspek kehidupan bangsa dan penyusunan perlawanan wilayah secara dini. Penyelenggaraan Binwanwil harus terukur Dengan harapan dapat menggugah kesadaran berbangsa dan bernegara yang semakin mantap sehingga dapat membangun ketahanan warga masyarakat yang tangguh dalam menghadapi setiap bentuk ancaman, termasuk ancaman terhadap kemungkinan terjadinya aksi terorisme di daerah.

 b)         Tujuan.   Meningkatkan daya tangkal terhadap segala bentuk ancaman dengan menumbuhkan kesadaran bela negara  dan penyiapan wilayah pertahanan di daratan.

 

c)         Sasaran.

 

(1)       Terpeliharanya dan meningkatnya Ketahanan Wilayah dengan menumbuhkan kesadaran  bela negara.

(2)       Terselenggaranya proses penyiapan  potensi  perta-hanan wilayah secara terpadu dan  terarah.

(3)     Terpeliharanya sikap tangggap dan waspada masyara-kat terhadap kemungkinan munculnya potensi ancaman melalui upaya pencegahan.

 Penyelenggaran Pembinaan Perlawanan Wilayah sebagai salah satu metode Binter dilaksanakan untuk menumbuhkan kesadaran bela negara yang diwujudkan melalui tumbuhnya rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, wawasan kebangsaan dan penyiapan potensi wilayah untuk didayagunakan untuk kepentingan pertahanan di darat. Agar Korem 081/Dhirotsaha Jaya beserta Kodim jajarannya dapat mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan Pembinaan Perlawanan Wilayah, maka selain dituntut mampu menjalin kerja sama dengan Pemda dan instansi samping lainnya, juga diperlukan pentahapan dalam kegiatannya mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengakhiran, serta harus terukur sehingga dapat menggugah dan memantapkan kesadaran bela negara setiap warga masyarakat di daerah untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman di lingkungan masing-masing.

 3)         Penyelenggaraan Binkomsos yang partisipasif.

 a)         Hakikat penyelenggaraan Binkomsos.

 (1)       Setiap anggota TNI senantiasa dituntut memiliki jiwa pengabdian dan kemanunggalan dengan rakyat untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang dalam memperjuangkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat. Tugas pengabdian dan kemanunggalan dengan rakyat tersebut akan berhasil dengan baik apabila anggota anggota TNI memiliki kemampuan berkomunikasi sosial dengan segenap lapisan masyarakat, sehingga tercipta dan terpelihara kesamaan pandangan antara TNI dan Rakyat. 

 (2)       Pembinaan Teritorial sebagai salah satu fungsi TNI AD, didalam penyiapan dan penyelenggaraannya memerlukan kerja sama dan koordinasi dengan segenap komponen bangsa, karena pada dasarnya pengelolaan sumber daya wilayah telah terbagi habis oleh fungsi-fungsi pemerintahan dan kemasyarakatan. Maka untuk menyama-kan visi, persepsi dan menciptakan kesadaran bersama dalam membangun dan menyiapkan pertahanan negara aspek darat tersebut diperlukan Metode Komunikasi Sosial.

 b)      Tujuan.  Tujuan dalam menyelenggarakan Komunikasi Sosial adalah  :

 (1)       Membantu lembaga fungsional dalam membina kesadaran masyarakat dalam bela negara.

(2)       Memberikan masukan kepada instansi fung-sional dalam rangka penyiapan dan penyusunan kekuatan pertahanan wilayah.

(3)       Menumbuhkan keterpaduan dalam menyusun rencana dan struktur pertahanan nasional di daerah.

 c)     Sasaran.            Sasaran yang ingin dicapai dalam penyeleng-garaan  Komunikasi Sosial adalah  :

 (1)       Sasaran ke dalam.

 (a)       Menunjang pelaksanaan Fungsi Teritorial dalam upaya membangun kesadaran perta-hanan aspek darat.

(b)       Mengurangi timbulnya sikap mental aparat kewilayahan yang dapat merugikan citra TNI AD.

(c)        Meningkatnya keterampilan dalam me-mahami permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas fungsi teritorial.

 (2)       Sasaran ke luar.

 (a)       Terwujudnya kesamaan visi, misi dan inter-pretasi dari segenap komponen bangsa terhadap sistem pertahanan semesta khususnya aspek darat.

(b)       Terwujudnya ketahanan wilayah yang kondusif guna mendukung pelaksanaan pembangunan wilayah khususnya aspek darat.

(c)        Terwujudnya kesadaran bela negara serta meningkatnya Kemanunggalan TNI  Rakyat.

 Korem 081/Dhirotsaha Jaya beserta Kodim jajarannya secara terus menerus dituntut mampu melaksanakan Komunikasi Sosial sebagai salah satu metode Binter baik sebelum, selama maupun sesudah berkembangnya suatu permasalahan di wilayah, dalam rangka mempe-roleh kesamaan visi, misi dan interpretasi antar segenap komponen bangsa dalam mewujudkan situasi aman dan nyaman yang berdaya guna bagi berlangsungnya dinamika pembangunan di daerah.   Agar Komsos berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka diperlukan kegiatan dan metode penyelenggaraan Komsos yang tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menggugah partisipasi dari segenap komponen bangsa/masyarakat yang ada di daerah, yang muaranya dapat menutup habis aksi-aksi provokatif dan ruang gerak kelompok tertentu yang hendak memperkeruh situasi di daerah, khususnya yang dapat mengganggu situasi aman dan nyaman di daerah.

 b.         Peningkatan terhadap Apwil jajaran Korem 081/Dhirotsaha Jaya. Dalam meningkatkan kemampuan aparat kewilayahan pada umumnya, dan Apwil di jajaran Korem 081/Dhirotsaha Jaya beserta Kodim jajarannya, yang paling penting adalah meningkatkan kemampuan sikap teritorial dan pengamalan terhadap 5 (lima) kemampuan teritorial.

 1)         Peningkatan Kemampuan sikap teritorial.  Dalam hal pening-katan sikap teritorial ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas  Korem dalam  melaksanakan  pemberdayaan wilayah yang erat kaitannya untuk menjaga kepentingan nasional di daerah masing-masing.   Upaya ini tidak akan mencapai hasil yang baik, sejauh aparat Korem tidak disiplin yang disertai dengan sikap dan prilaku aparat Korem tidak diterima dengan baik oleh masyarakat.  Untuk itu diperlukan langkah-langkah upaya yang ditempuh sebagai berikut :

 a)         Meningkatkan kualitas moralitas prajurit/aparat kewilayahan melalui upaya peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dimana pun sedang berada dan bertugas.

 b)         Meningkatkan kualitas kepribadian dan jatidiri, serta profesionalisme prajurit yang mendasari penampilan aparat Korem beserta prajurit/Apwil jajarannya dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya, sehingga mampu membangun citra ke arah penerimaan/pengakuan keberadaan Korem dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan sebagai bagian dari sistem nasional.

 2)         Pengamalan 5 Kemampuan Teritorial. Agar penyeleng-garaan pemberdayaan wilayah pertahanan yang diseleng-garakan Korem beserta satuan jajarannya dapat diterima oleh warga masyarakat sekitar, maka perlu dilakukan melalui pengamalan  5  (lima)  kemampuan teritorial secara cermat yang terwadahi dalam sikap teritorial sebagai wujud nyata penghayatan dan pengamalan dari nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta 8 (delapan) Wajib TNI yang harus senantiasa diaktualisasikan dalam bentuk tingkah laku sehari-hari.                                                              

                                                                            

c.         Penataan potensi wilayah.          Untuk mewujudkan pembinaan potensi wilayah yang meliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam,  Sumber  Daya  Buatan, Sarana dan Prasarana diperlukan upaya-upaya untuk selanjutnya dikelola dan disiapkan menjadi kekuatan pertahanan, khususnya di daerah dalam rangka mendukung Sistem Pertahanan Negara, hanya dengan begitu situasi aman dan nyaman di wilayah akan dapat diwujudkan setiap saat.

d.         Peningkatan wawasan kebangsaan.    Pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945, secara implisit ditegaskan bahwa wawasan kebangsaan merupakan kekuatan bangsa Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta menjamin tetap tegaknya NKRI dalam rangka meraih cita-cita luhur bangsa Indonesia.  Dalam banyak pembahasan juga disebutkan bahwa wawasan nusantara sebagai wawasan kebangsaan Indonesia merupakan wawasan pemersatu terhadap eksistensi dirinya di tengah-tengah masyarakat Internasional. Mencermati kondisi yang berkembang selama ini, harus disadari bahwa wawasan kebangsaan tidak lagi mendapat tempat yang layak dalam alam pikiran anak-anak bangsa, hal ini dapat dilihat dari maraknya kerusuhan bernuansa SARA di beberapa daerah, juga dalam konteks gerakan separatis, sehingga kondisi tersebut sangat rentan sekali terhadap timbulnya disintegrasi bangsa. Hal inilah yang harus mendapat apresiasi secara positif dari seluruh komponen bangsa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pengamalan wawasan kebangsaan di setiap tingkat dan lapisan warga masyarakat. Upaya peningkatan wawasan kebangsaan yang dilakukan Korem 081/Dhirotsaha Jaya, hendaknya diorientasikan pada sasaran yang tepat untuk menjawab ancaman yang terdapat di wilayah (seperti di basis-basis bekas berkembangnya ideologi komunis, kelompok radikal kanan maupun tempat lain), dengan berbagai bentuk kegiatan antara lain :

 a.         Partisipasi langsung dalam pembinaan gerakan kepramukaan di daerah melalui koordinasi dan kerja sama dengan instansi/organisasi terkait (Kwarda, Kwarcab, Kwarran) yang ada di daerah setempat.

 b.         Penyelenggaraan sosialisasi PKBN baik di lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan maupun lingkungan pemukiman dengan mengedepankan Kodim/Koramil untuk menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaannya.

 c.         Penyelenggaraan penataran dan lokakarya bagi dosen kewarganegaraan dari berbagai perguruan tinggi yang terdapat di wilayah kewenangan Korem 081/Dhirotsaha Jaya, sebagai salah satu upaya untuk mensosialisasikan dan menggairahkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa sebagai elite generasi muda.

 d.         Maupun kegiatan-kegiatan lain, seperti penyuluhan, ceramah, pembekalan dan pengarahan-pengarahan di setiap kesempatan yang ada.

 

BAB IV

PENUTUP

 

Secara singkat melalui tulisan ini, dapat ditarik benang merah untuk menjawab rumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, bahwa optimalisasi pembinaan teritorial Korem 081/Dhirotsaha Jaya dalam mewujudkan rasa aman dan nyaman di wilayah, dapat dilakukan melalui langkah-langkah; ”Pengimple-mentasian metode Binter secara cermat, peningkatan kemampuan Apwil jajaran Korem 081/Dhirotsaha Jaya, penataan potensi wilayah dan peningkatan wawasan kebangsaan”. Dengan berbagai upaya di atas, apabila dilaksanakan secara terencana dan terprogram dengan baik, diharapkan akan dapat mengatasi berbagai permasalahan di wilayah yang dapat menjadi kendala bagi terwujudnya rasa aman dan nyaman warga masyarakat. Asumsi di atas secara empiris barangkali masih bisa didiskusikan dan perlu penelitian lebih lanjut, namun pra anggapan tersebut perlu mendapat perhatian secara serius dan obyektif dalam memahami pelbagai persoalan teritorial yang dihadapi oleh institusi TNI dalam rangka menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai alat pertahanan negara, khususnya dalam ikut mewujudkan rasa aman dan nyaman yang berdaya guna bagi berlangsungnya pembangunan nasional di daerah.

 

Ngawi,    Pebruari 2011

 

Komandan Kodim 0805

 

 

Mu’tamar

Letnan Kolonel Inf NRP 1910016430364

Last Updated (Tuesday, 15 February 2011 05:38)

 
Banner